PENGARUH SIKAP, MOTIVASI DAN STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENGARUH SIKAP, MOTIVASI DAN STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENGARUH SIKAP, MOTIVASI DAN STATUS SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

 Dalam menerima kebijaksanaarn yang telah dikeluarkan pemerintah yaitu UU No. 12 tahun 1985 masyarakat dituntut untuk memahami, menghayati, dan melaksanakannya sebagaimana diharapkan sehingga diperlukan partisipasi dari masyarakat. Dalam berpartisipasi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya sikap, motivasi dan status, sosial Sehingga penelitian ini berjudul pengaruh Sikap, Motivasi dan Status Sosial Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar PBB Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara sikap, motivasi dan status sosial dengan partislpasi masyarakat dalam membayar PBB. Jumlah sampel dalam penelitian ini bedumlah 80 sampel, sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan qua cara yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dart analisis data yang dilakukan, ternyata ada hubungan yang positif antara sikap dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB, dimana diperoleh koefisien korelasi Rank Kendall sebesar 0,534 dengan P value 0,000 serta ada hubungan yang positif antara motivasi dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dimana diperoleh koefisien korelasi Rank Kendall sebesar 0,492 dengan P value 0,000, dan ada hubungan positif antara status sosial dengan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dimana diperoleh koefisien korelasi Rank Kendall sebesar 0,799 dengan P, value 0,000. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima pada taraf signifikansi 1% dan 5% Kata kunci : Sikap, Motivasi, Status sosial, Signifikan 

ABSTRACTION The execution of government policy, UU No. 12/1985, requires the public to acknowledge, understand, and implement the policy as what it supposed to be. Therefore participation of the public is crucial. There are several factors that should be considered in participating such as attitude, motivation, and social status. Based on the above mentioned the title of this research is the influence of attitude, motivation and social status toward public participation in paying Land and Property Taxes. This research aimed to reveal the relation between attitude, motivation, and social status as independent variable and public participation in paying Land and Property Taxes as dependent variable. Samples for this research are 80 samples and data analysis performed in both quantitative and qualitative. From data analysis its revealed that there is a positive relation between attitude and public participation in paying Land and Property Taxes that is showed from Rank Kendall correlation coefficient of 0,534 and p value of 0,000. Other positive relation are also found between motivation and public participation in paying Land and Property Taxes, by Rank Kendall correlation coefficient of 0,492 and p value of 0,000, and between social status and public participation in paying Land and Property Taxes, by Rank Kendall correlation coefficient of 0,799 and p value of 0,000. Therefore it is firmed that the' hypotheses is accepted at significant rate of 1% and 5%. Keywords : Attitude, Motivation, Social Status, and Significance.

Download link

EVALUASI TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

EVALUASI TERHADAP STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK Organisasi Perangkat Daerah merupakan wahana guna menampung urusan Pemerintah Daerah agar terselenggara fungsi-fungsi Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien. Kehidupan organisasi sebagaimana kehidupan manusia, is lahir, berkembang, sakit dan akhimya bisa mati. Oleh sebab itu perubahan organisasi merupakan sesuatu yang hams dilakukan demi kelangsungan hidup organisasi, sekaligus merupakan tantangan. Terbitnya UU 22/1999 dan UU 25/1999, menjadi tonggak perubahan paradigma Pemerintah di daerah, dan terbitnya PP 84/2000, menjadi pedoman Pemerintah Daerah untuk melakukan reorganisasi, restrukturisasi dan refungsioanalisasi terhadap Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT) Perangkat Daerah. Untuk itu, Kabupaten Grobogan telah melakukan kegiatan reorganisasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi SOT Perangkat Daerah, dituangkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2001 tentang SOT Perangkat Daerah, yang merupakan produk kebijakan Pemerintah Kabupaten Grobogan Banyak kebijakan mempunyai tujuan luas sehingga focusnya menjadi tidak jelas, karena kebijakan adalah produk politik yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Untuk itu evaluasi kebijakan merupakan kegiatan ilmiah yang perlu dilakukan karena dalam proses kebijakan terdapat tidak saj a perilaku adminstrasi dan organisasional melainkan juga perilaku politis, oleh karena itu evaluasi kebijakan yang bermutu, sangat berguna untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Didalam penyusunan kebijakan sudah barang tentu akan ada permasalahan-permasalahan yang timbul, untuk melakukan evaluasi maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Mengapa penyusunan SOT Perangkat Daerah tidak sepenuhnya berdasarkan pada prinsip-prinsip organisasi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ?. Evaluasi akan menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Basil penelitian menunjukkan, bahwa penyusunan SOT Pemgakat Daerah Kabupaten Grobogan kurang memperhatikan prinsip-prinsip organisasi, serta adanya faktor kepentingan untuk dapat mengakomodasi pejabat-pejabat yang pangkatnya sudah tinggi akibat terjadinya likuidasi dan memperkecil social cost sebagai akibat dihapuskannya Eselon V, sehingga menghasilkan susunan organisasi yang tugasnya overlap, penggabungan lembaga yang tidak sejenis, pemisahan lembaga yang sejenis dan adanya nomenklatur yang tidak jelas. Untuk itu direkomendasikan, agar dilakukan peninjauan kembali terhadap Perda No. 2 Tahun 2001 tentang SOT Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan, disamping itu juga terhadap Pemerintah Pusat, agar melakukan peninjauan kembali terhadap pasal 62 UU No. 22/1999 serta Pasal 8 dan Pasal 9 PP 84/2000, karena pengaturan struktur organisasi harus dapat diwujudkan dalam bagan struktur organisasi, sehingga dapat mewujudkan organisasi yang efektif, karena organisasi yang efektif sangat ditentukan oleh struktur organisasi yang tepat.

ABSTRACT The Structure of Organization and The Word Order of Grobogan Regency Local Forces which is established on Grobogan Regency Local Regulation No. 2/2000 is a product from Grobogan Municipal Policy arranged base on the government's regulation No. 84/2000 about "The, Regulation of Local Forces Organization". The polio}, is a political product which accommodate many kind of interest, so the evaluation of the policy is a scientific activity which is extremely useful to improve the policy and its result. This research intens to evaluate the Structure of the Organization and The Work Order (SOT) of Grobogan Regency Local Forces. This research use a descriptive-gualitative method with a taxonomi analysis technigue base on domain structure of organization which is clarified in the principles of the organization and the domain factors which affect it are analized from the intern and extern effects. This research use a population of 50 peoples consist of the local house of representative special committee of 2000, a facilitator team for the preparation and realization of local autonomy, an investigator team for the preparation and realization of local autonomy and the head of the committee, department office and division in Grobogan Municipal Area. The result of this research shows that The Arrangement of Organization's Structure and Work Order of Grobogan Regency Local Forces does not, fully consider the principles of the organization, particularly the principal of the formulation of a clear direction, departemention, job-distribution and the command and controll unity. So it causes an overlaped organization, a fusion of the unrelevant department separation of similar department, a department with unclear function the existence of dual function in departments. The key word is that an effective organization depends on the right structure of organization must be based on the principles of organization while the right structure of the organization. In addition the arrangement of the structure of organization is not only enough by words but it also can be described in the draft of The Structure of Organization.

Download Link 

IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN PKN

Fakutas Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Ilmu Sosial Pendidikan Kewarganegaraan Skripsi Pendidikan

IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN PKN

IMPLEMENTASI KOMPETENSI PROFESIONAL DALAM MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN PKN

Kompetensi guru terdiri dari empat bagian, yakni kompetensi sosial, kompetensi padagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya memiliki fungsi seorang guru yang mengayomi, membimbing, medidik, serta memfasilitasi peserta didik. Dalam hal ini, kompetensi profesional guru dapat berperan sebagai proses untuk meningkatkan berpikir kritis pada siswa. Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi kompetensi profesional guru terhadap tingkat berpikir kritis siswa kelas VII di SMP Negeri. Penelitian ini didasarkan pada empat permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana guru merencanakan program pembelajaran PKn yang mengindikasikan sebagai guru yang memiliki kompetensi profesional di kelas VII SMP Negeri 15 Bandung? (2) Bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran PKn yang mengindikasikan kompetensi profesional dalam rangka meningkatkan berfikir kritis siswa di kelas VII SMP  (3) Bagaimana tingkat berpikir kritis siswa dalam pembelajaran PKn di kelas VII SMP Negeri 15 Bandung? (4) Bagaimana program yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru di SMP Negeri 15 Bandung?. Pendekatan penelitian untuk mengungkap permasalahan tersebut pada dasarnya menggunakan pradigma penelitian kualitatif, tetapi untuk temuan ini dilengkapi dengan data kuantitaif yang diperoleh melalui angket. Peneliti menggunakan penedekatan Mix Design. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, angket, studi dokumentasi, dan studi literatur.
Download 1 Download 2 Download 3 Download 4  Download 5